Otoritas Jasa Keuangan secara resmi menyiapkan regulasi terbaru melalui POJK guna mengatur aktivitas serta standarisasi para influencer yang memberikan rekomendasi investasi pasar modal.
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan secara resmi menyiapkan regulasi terbaru melalui POJK guna mengatur aktivitas serta standarisasi para influencer yang memberikan rekomendasi investasi pasar modal. Langkah tegas ini diambil guna meminimalisir risiko penyesatan informasi yang berpotensi merugikan investor ritel di tengah maraknya fenomena pemompaan harga saham oleh tokoh publik. Melalui aturan ini, setiap pihak yang terafiliasi dengan perusahaan efek wajib mengikuti koridor hukum yang berlaku untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam setiap konten edukasi investasi.
Urgensi Penataan Perilaku Influencer Saham Dalam Ekosistem Investasi Digital
Keputusan strategis ini disampaikan pada Selasa 24 Februari 2026 sebagai respon atas meningkatnya pengaduan masyarakat terkait praktik pom-pom saham yang seringkali tidak memiliki landasan fundamental. OJK memandang bahwa keberadaan pemberi pengaruh di media sosial memiliki dampak psikologis yang besar bagi keputusan finansial masyarakat sehingga diperlukan pengawasan yang jauh lebih intensif. Regulasi terbaru ini nantinya akan mengatur kriteria pemberi informasi agar memiliki kompetensi yang cukup serta terdaftar secara resmi sebagai mitra edukasi dari lembaga jasa keuangan berizin.
Fenomena ini menjadi perhatian serius karena banyaknya investor pemula yang terjun ke pasar modal hanya berdasarkan ikut-ikutan tanpa memahami risiko dari instrumen yang mereka beli sebelumnya. Dengan adanya POJK baru ini, setiap influencer yang mendapatkan bayaran atau komisi dari perusahaan efek wajib mengungkapkan status kerja sama tersebut secara terbuka kepada para pengikutnya. Transparansi ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih sehat di mana masyarakat mampu membedakan antara konten edukasi murni dengan konten promosi berbayar yang bersifat komersial.
Standarisasi Perusahaan Efek Dalam Menjalin Kerja Sama Dengan Tokoh Publik
Bukan hanya menyasar individu, aturan ini juga memberikan tekanan kepada perusahaan efek untuk lebih bertanggung jawab dalam memilih mitra pemasaran atau influencer sebagai wajah perusahaan. Perusahaan efek wajib melakukan seleksi ketat serta memberikan panduan konten yang sesuai dengan etika bisnis serta tidak mengandung unsur janji keuntungan yang pasti atau menyesatkan. OJK menekankan bahwa tanggung jawab atas dampak informasi yang disampaikan oleh mitra pemasaran tetap berada pada pundak perusahaan efek yang menaungi atau menjalin kontrak dengan mereka.
Ketentuan ini juga mencakup mekanisme pengawasan internal di mana perusahaan harus secara rutin memantau seluruh aktivitas digital yang dilakukan oleh influencer yang menjadi mitra strategis mereka. Jika ditemukan adanya pelanggaran berupa manipulasi informasi atau ajakan investasi yang tidak bertanggung jawab, perusahaan efek wajib segera melakukan tindakan korektif bahkan pemutusan hubungan kerja sama. Langkah ini dipandang efektif untuk meningkatkan kualitas literasi keuangan di Indonesia karena hanya konten-konten yang kredibel dan tervalidasi saja yang boleh beredar luas di media sosial.
Sanksi Tegas Bagi Pelanggar Aturan Praktik Rekomendasi Investasi Ilegal
Bagi para influencer maupun perusahaan efek yang mengabaikan ketentuan dalam POJK terbaru ini, OJK telah menyiapkan serangkaian sanksi administratif hingga pembekuan izin kegiatan operasional bisnis. Pengawasan akan dilakukan melalui sistem pemantauan media sosial yang canggih guna mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan yang mengarah pada praktik manipulasi pasar atau penipuan berkedok edukasi saham. Penegakan hukum ini menjadi bukti nyata komitmen otoritas dalam menjaga integritas pasar modal Indonesia agar tetap dipercaya oleh investor domestik maupun investor global yang ingin masuk.
Masyarakat juga diimbau untuk lebih kritis dan berani melaporkan setiap bentuk promosi investasi yang dianggap mencurigakan melalui kanal resmi pengaduan yang telah disediakan oleh pihak otoritas terkait. Kerja sama antara regulator dengan masyarakat sangat krusial untuk memberantas praktik investasi bodong yang seringkali memanfaatkan popularitas figur publik untuk menarik minat calon korban yang tidak paham. Keberadaan regulasi ini tidak bertujuan untuk membatasi kreativitas, melainkan untuk memberikan perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam industri pasar modal nasional Indonesia.
Dampak Positif Regulasi Baru Terhadap Kepercayaan Investor Ritel Nasional
Banyak analis pasar modal menyambut baik kehadiran POJK ini karena dianggap mampu mengembalikan fungsi edukasi pasar modal kepada jalur yang benar dan berbasis pada data akurat. Kepercayaan investor ritel diharapkan akan semakin meningkat seiring dengan berkurangnya informasi sampah atau hoaks yang selama ini sering mengacaukan analisis objektif para pelaku pasar di bursa. Pasar modal yang stabil dan transparan akan menarik lebih banyak aliran modal masuk yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan dan berkelanjutan.
Penerapan aturan ini juga mendorong para influencer untuk terus meningkatkan kompetensi diri mereka dengan mengikuti sertifikasi profesi di bidang keuangan yang telah diakui secara resmi oleh negara. Hanya mereka yang memiliki dedikasi dan kejujuran dalam berbagi ilmu sajalah yang akan bertahan dan mendapatkan kepercayaan jangka panjang dari masyarakat luas di seluruh pelosok Indonesia. Oleh karena itu, penataan ini dipandang sebagai fase pendewasaan bagi ekosistem pasar modal Indonesia yang kini semakin inklusif dan terbuka bagi semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali apapun.
Visi Masa Depan Literasi Keuangan Indonesia Yang Lebih Sehat Dan Berintegritas
OJK berharap melalui POJK baru ini, visi besar untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang cerdas secara finansial dapat segera terwujud melalui kerja sama semua pemangku kepentingan terkait. Pendidikan pasar modal harus dikembalikan pada esensinya yakni sebagai sarana pembentukan kekayaan jangka panjang melalui analisis risiko yang matang dan bukan sebagai tempat untuk berjudi atau spekulasi. Integritas adalah aset paling berharga di industri keuangan, dan regulasi ini hadir untuk menjaga aset tersebut agar tidak rusak oleh kepentingan segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.
Ke depan, koordinasi dengan kementerian komunikasi dan informatika juga akan terus diperkuat guna melakukan penindakan terhadap konten-konten negatif yang melanggar ketentuan hukum di ruang digital. Pemerintah berkomitmen untuk selalu hadir melindungi hak-hak masyarakat dari segala bentuk kerugian finansial yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan pihak-pihak tertentu dalam menyebarkan informasi palsu. Mari kita dukung penuh langkah OJK ini demi terciptanya pasar modal Indonesia yang lebih kuat, tangguh, dan menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia di masa yang akan datang.