JAKARTA - Ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa terus menjadi perhatian pemerintah.
Namun, di tengah urgensi tersebut, pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall belum akan segera diwujudkan dalam waktu dekat. Pemerintah memilih untuk mengambil langkah hati-hati dengan mematangkan seluruh aspek perencanaan sebelum memulai konstruksi proyek strategis nasional tersebut.
Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) menegaskan bahwa fokus utama saat ini masih berada pada tahap penyusunan rencana teknis secara menyeluruh. Pendekatan ini dilakukan agar proyek perlindungan pesisir yang bernilai besar dan berdampak luas itu dapat berjalan tepat sasaran serta berkelanjutan.
Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf, mengatakan bahwa pihaknya telah mendapat mandat langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memastikan seluruh perencanaan disiapkan secara matang sebelum memasuki tahap pelaksanaan.
“Tentunya kami sudah mendapatkan tugas dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, untuk bisa mempersiapkan perencanaan-perencanaan yang akan kita lakukan, baik untuk kegiatan yang ada kaitan dengan perencanaan program, maupun dari pelaksanaan kegiatan infrastruktur nantinya,” ujarnya.
Fokus Pemerintah Masih pada Pematangan Perencanaan Teknis
Didit menjelaskan bahwa proyek Giant Sea Wall tidak bisa dijalankan secara tergesa-gesa. Menurutnya, pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan perencanaan komprehensif karena menyangkut wilayah luas, ekosistem pesisir, serta kepentingan masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai utara Jawa.
Ia menegaskan bahwa perlindungan pesisir tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan struktur fisik berupa tanggul semata. Pemerintah mengusung pendekatan terpadu yang menggabungkan pembangunan tanggul pantai dengan pemanfaatan ekosistem alami, khususnya tanaman mangrove.
Dengan konsep tersebut, proyek Giant Sea Wall diharapkan tidak hanya menahan laju air laut, tetapi juga memberikan manfaat ekologis jangka panjang. Oleh karena itu, seluruh aspek teknis, lingkungan, dan sosial harus dipertimbangkan secara menyeluruh sebelum konstruksi dimulai.
Belum Ada Kepastian Jadwal Konstruksi Giant Sea Wall
Seiring dengan masih berlangsungnya proses perencanaan, Didit mengakui bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan pembangunan Giant Sea Wall akan dieksekusi. Bahkan, ia menegaskan belum ada kepastian bahwa konstruksi proyek tersebut akan dimulai pada tahun ini.
Ia juga meluruskan berbagai spekulasi yang berkembang di publik mengenai jadwal pembangunan Giant Sea Wall. Menurut Didit, dirinya tidak pernah menyampaikan bahwa proyek tersebut akan dimulai pada bulan tertentu dalam waktu dekat.
“Saya tidak pernah mengatakan, [pembangunan dilaksanakan] bulan September [tahun ini], tidak pernah saya katakan seperti itu. Tapi saya berusaha untuk mempercepat infrastruktur itu tapi dengan tidak gegabah, karena harus dilakukan rencana program lain,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap pemerintah yang lebih mengedepankan kehati-hatian dibandingkan percepatan yang berisiko menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Koordinasi Lintas Sektor Jadi Kunci Penyelesaian Rencana
Dalam menyempurnakan tahap perencanaan, BOPPJ menjalin kerja sama lintas sektor dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi juga dilakukan secara intensif dengan pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga kecamatan.
Langkah ini dianggap penting mengingat pembangunan Giant Sea Wall akan berdampak langsung pada wilayah administratif yang luas serta melibatkan berbagai kepentingan, baik dari sisi tata ruang, lingkungan, maupun sosial ekonomi masyarakat pesisir.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap setiap daerah memiliki pemahaman yang sama terkait konsep perlindungan pesisir yang akan diterapkan, sehingga pelaksanaan proyek di masa depan dapat berjalan tanpa hambatan berarti.
Jakarta Tetap Siap, Groundbreaking Tunggu Arahan Pusat
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan Giant Sea Wall di wilayah ibu kota. Berdasarkan catatan Bisnis, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Jakarta tetap berjalan sesuai komitmen pemerintah daerah.
Menurut Pramono, rencana groundbreaking megaproyek tersebut dijadwalkan pada September 2026. Namun, ia menegaskan bahwa realisasi pembangunan tetap menunggu arahan penuh dari pemerintah pusat.
“Jakarta akan mengerjakan, tetapi kapan dimulainya? Rencana groundbreaking-nya itu mulai bulan September tahun ini,” ujarnya.
Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta mendapat alokasi pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 19 kilometer. Panjang tersebut bertambah 7 kilometer dari rencana awal yang hanya mencapai 12 kilometer.
Dengan kondisi tersebut, meski urgensi perlindungan pesisir terus meningkat, pemerintah tetap memilih jalur perencanaan matang sebelum memulai pembangunan Giant Sea Wall. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan proyek yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga berkelanjutan dan selaras dengan lingkungan pesisir Pantura Jawa.